Anggota DPR RI : Depdagri Jangan Halangi Keinginan Daerah Memekarkan Diri

26,Oktober, 2007

Jakarta (Antara)

24 Oktober 2007
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Suparlan, di Jakarta, Selasa, mengingatkan, pihak Departemen Dalam Negeri jangan menghalang-halangi keinginan daerah untuk memekarkan diri.

“Saya termasuk anggota dewan yang sangat pro terhadap pemekaran, karena saya tahu persis apa manfaat adanya pemerintahan sendiri yang makin mendekatkan diri kepada rakyat,” tegasnya melalui ANTARA, menanggapi pernyataan kalangan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang mengatakan, proses pemekaran ditunda hingga sesudah 2009 (Pemilu).

Suparlan lanjut berpendapat, pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri) jangan menggunakan patokan-patokan politik atau sukses presiden dalam menentukan pemekaran daerah.

“Rakyat di suatu daerah punya alasan yang kuat, mengapa mereka ingin memekarkan daerahnya. Selain karena butuh pelayanan lebih cepat dalam hal administrasi pemerintahan, juga untuk jasa kesehatan, pendidikan serta kebutuhan sosial ekonomi maupun keamanan,” ujarnya.

Suparlan lalu menyontohkan tentang adanya suatu daerah kabupaten yang berjumlah sekitar sejuta jiwa, dengan kepemilikan sebuah rumah sakit tipe C.
“Ketika dimekarkan, yang kabupaten induk tinggal 600 ribu jiwa, lalu kabupaten hasil pemekaran 400 orang. Lalu, dibangunlah rumah sakit tipe C yang baru. Kan ini yang diperlukan, yaitu, dalam satu juta jiwa yang sebelumnya hanya ada satu rumah sakit tipe C, sekarang dua. Rakyat butuh yang begini-begini. Kita abaikan dulu soal-soal yang berhubungan dengan syarat kemampuan mengongkosi diri sendiri dan segala ‘tetek bengek’ lainnya. Rakyat di daerah pelosok memang butuh pelayanan kita,” tandas Suparlan.

Suparlan juga mengingatkan, agar Depdagri tak kaku dalam menerapkan usulannya hanya akan meladeni proses pemekaran daerah (provinsi, kabupaten atau kota) nanti sesudah Pemilu 2009.

“Seperti diketahui, ada beberapa daerah di Timur, terutama di Tanah Papua yang telah mengajukan usulan pemekaran provinsi dan kabupaten serta kota. Misalnya saja Provinsi Papua Selatan, yang minta dibentuk resmi sebelum Pemilu 2009. Utusannya yang ratusan itu sudah datang ke DPR RI. Yang begini ini harus mendapat perhatian serius dan khusus,” tegasnya lagi.

Artinya, lanjut Suparlan, jangan sampai Depdagri atau pemerintah melempar tanggungjawab ke parlemen.

“Khusus mengenai pemekaran di Tanah Papua, sekali lagi menurut saya, ini harus mendapat perhatian serius dan khusus. Terutama Provinsi Papua Selatan dan beberapa kabupaten serta kota di sana,” ujar Suparlan. (Sumber : Antara/o)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: