11 Dokumen Syarat Pembentukan Kabupatan / Kota Baru

28,Oktober, 2007

Jakarta (PNB) – 22 Oktober 2007.

Sebelas dokumen yang harus diserahkan kepada Direktorat Penataan Daerah dan Otonomi Khusus melalui Subdit Penataan dan Pembinaan Daerah Pemekaran, kata Pak Ir. Darwin S. kepala subdit wilayah I kepada kosesponden Yaahowu diruang kerjanya pada hari Senin, 22 oktober 2007 jam 10.30 di Depdagri Jalan Medan Merdeka Utara No.7-8 Jakarta pada saat menerima delegasi Pilar Nias Barat yang diwakili oleh Bapak Kasaro Daeli, Ir. Abisaloni Gulo MM dan Syukur Rahmat Gulo, ST dalam rangka mempertanyakan status proses pemekaran Kabupaten Nias Barat. Kesebelas dokumen tersebut adalah :

  1. Aspirasi masyarakat dari calon kabupaten.
  2. Surat Keputusan persetujuan Bupati
  3. Surat Keputusan persetujuan DPRD II
  4. Surat Keputusan Perda DPRD II mengenai jumlah kecamatan.
  5. Surat Keputusan Perda DPRD II mengenai Ibukota calon kabupaten.
  6. Surat Keputusan Perda DPRD II mengenai dukungan dana.
  7. Kajian Daerah.
  8. Peta Wilayah.
  9. Keputusan Persetujuan DPRD I.
  10. Keputusan Persetujuan Gubernur.
  11. Surat Keputusan Gubernur dukung dana.

Jika semua dokumen tersebut telah di serahkan ke Subdit Penataan dan Pembinaan Daerah Pemekaran, maka sesuai dengan PP 129 TAHUN 2000 tahapan yang akan ditempuh selanjutnya adalah :

  1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses Pembentukan Kabupaten Baru.
  2. Mendagri menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke Daerah calon Kabupaten Baru.
  3. Menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Daerah calon Kabupaten Baru untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
  4. Tim DDN melaporkan hasil observasinya di calon Kabupaten Baru kepada mendagri.
  5. Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang ke Daerah calon kabupaten Baru memaparkan hasil penelitiannya kepada para Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
  6. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengenai calon Kabupaten Baru.
  7. Rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan Daerah calon Kabupaten Baru.
  8. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan Daerah calon Kabupaten Baru beserta Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah Kabupaten Baru kepada Presiden.
  9. Presiden menyetujui RUU Kabupaten Baru.
  10. Pemerintah mengirim RUU Kabupaten Baru kepada DPR
  11. DPR-RI untuk menyetujui UU Pembentukan Kabupaten Baru.
  12. Presiden melalui Gubernur Sumut melantik PLT Bupati Kab.Baru.

Pada tanggal 31 Oktober 2007, Korespondensi PNB mengecek ternyata pada tanggal 29 Oktober 2007 telah diserahkan oleh Panitia Pemekaran kepada Pak Robert Kasubdit pemekaran di depdagri.

(Sumber : Yaahwou.com)

One Response to “11 Dokumen Syarat Pembentukan Kabupatan / Kota Baru”

  1. zeta Says:

    apa saja syarat-syarat pembentukan otonomi daerah?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: