Delapan Daerah Baru Disepakati Moratorium Pemekaran Akhir 2007

2,Desember, 2007

JAKARTA (Sinar Harapan) 17 Juli 2007

Jakarta-Moratorium pemekaran wilayah baru dilakukan pada akhir 2007. Hal itu dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2009. Sementara itu, pemerintah dan DPR menyepakati pembentukan delapan daerah otonom baru (DOB).
“Akhir tahun ini, DPR dan pemerintah akan mendorong moratorium pemekaran. Jadi, dalam tahun 2008 itu tidak boleh ada pemekaran, karena harus ada persiapan pembentukan daerah pemilihan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sayuti Asyathri seusai mengikuti rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ad Interim, dengan agenda pembahasan delapan daerah otonom baru di DPR RI, Jakarta, Senin (16/7).
Dia mengatakan, setelah DPR dan pemerintah mengesahkan UU bidang politik, sejak saat itu tidak boleh ada lagi pembentukan daerah sebab harus ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.
Ditanyai mengenai adanya delapan calon DOB yang juga merupakan inisiatif DPR, tapi belum disepakati, Sayuti mengatakan delapan calon DOB itu akan dibahas setelah dilakukan perubahan PP Nomor 129 tahun 2000. Untuk itu, ia mengharapkan agar rancangan perubahan PP 129 itu disampaikan terlebih dahulu kepada DPR, sebelum disampaikan kepada presiden.

Komisi II Beri Masukan
Sayuti mengatakan pihaknya menyadari kalau peraturan pemerintah (PP) merupakan kewenangan pemerintah. Tapi, tidak ada salahnya, kalau Komisi II DPR memberikan masukan yang dapat bermanfaatkan dalam rangka penyempurnaan PP itu.
Menurutnya, Komisi II dapat memberikan masukan, sehingga keberadaan PP itu sesuai dengan semangat UU No 32 tahun 2004. Selain itu, katanya, Komisi II akan memberikan masukan mengenai kriteria pemekaran daerah, termasuk teknis pelaksanaan verifikasi calon daerah otonom baru.
Untuk itu, jelas Sayuti, pihaknya mengharapkan, pemerintah dapat menyampaikan rancangan perubahan PP itu kepada Komisi II, sebelum diajukan kepada presiden. Beberapa waktu lalu, tambahnya, juga ada beberapa PP, dimana masukan dari DPR cukup positif dalam penyusunan PP.
Sementara itu, dalam rapat kerja Mendagri dan Komisi II DPR RI telah menyepakati pembentukan delapan DOB. Sesuai rencana, ke-8 DOB itu akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Ke-8 DOB itu terdiri dari enam kabupaten dan dua kota. Enam kabupaten itu, yakni Kabupaten Padang Lawas (Sumut), Padang Lawas Utara (Sumut), Pasawaran (Lampung), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Tana Tidung (Kalimantan Timur), dan Manggarai Timur (NTT). Sedangkan, dua kota yang disahkan, yakni Kota Serang (Banten) dan Kota Tual (Maluku).
(daniel duka tagukawi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: