Mendagri : Daerah Pemekaran Gagal

2,Desember, 2007

JAKARTA (Batam Pos), 22 Nopember 2007

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menyatakan bahwa mayoritas daerah baru hasil pemekaran sejak tahun 1999 telah gagal menyejahterakan masyarakat. Bahkan daerah yang minta pemekaran dilakukan dengan alasan agar pelayanan publik semakin dekat, justru gagal meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.Berbicara saat menyampaikan pidato sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional di Hotel Red Top, Jakarta, Senin (19/11), Mendagri memaparkan, hasil evaluasi sementara yang dilakukan Depdagri menunjukkan bahwa pemekaran wilayah yang dilaksanakan sejak tahun 1999 belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. ’’Rakyat justru tidak merasakan manfaatnya,” ujar Mendagri.Ia menambahkan, secara normatif pemekaran daerah seharusnya dapat mendekatkan layanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada publik yang dapat dilihat dari meningkatkannya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang dimekarkan.
’’Tetapi yang terjadi sebaliknya, otonomi daerah justru sering disalahartikan sebagai kebebasan untuk membuat pungutan-pungutan baru tanpa melihat implikasinya secara lebih luas yang justru dapat memberatkan,’’ ulasnya.

Karenanya, lanjut Mendagri, pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk undang-undang yang akan mengharuskan daerah otonomi baru hasil pemekaran membuktikan diri mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

’’Jangka waktunya 10 tahun. Masa 10 tahun atau dua periode kepemimpinan kepala daerah itu dinilai sudah obyektif untuk bisa melihat apakah sebuah daerah layak menjadi daerah otonom atau tidak.
Kalau gagal, daerah pemekaran tersebut akan bergabung lagi dengan induknya,” tegasnya.
Meski demikian Mendagri juga mengakui tuntutan agar kesejahteraan masyarakat meningkat memang bukan hanya menjadi pekerjaan kepada daerah otonom baru, namun juga semua instansi daerah dan semua lembaga pemerintah termasuk departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

Audit Tingkat Pelayanan Pemda
Pada kesempatan yang sama, Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan publik dengan asal-asalan. Mendagri beralasan, urusan wajib pemerintahan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan ataupun kependudukan memang kurang memiliki nilai ekonomis.  

’’Urusan wajib itu, memang terlihat berat, tetapi tetap wajib dilakukan. Seperti peningkatan anggaran pendidikan. Tetapi Pemda tidak bisa seenaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sering kami ingatkan,’’ katanya.

Dikatakan, penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) memang bukan hanya sebatas regulasi semata.
(jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: