Keputusan Pemekaran 27 Daerah Otonomi Ditunda Selama 7 Minggu, Pemerintah Beri Kesempatan DPOD

11,April, 2008

Kota Tangsel (Rombongan Nias) Diresmikan sebelum Pilpres

Jakarta (PNB)

Pemerintah akan menugaskan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dalam waktu tujuh minggu, untuk melakukan proses kajian dan survei kelayakan terhadap 27 daerah otonomi daerah (DOD) pemekaran, termasuk Kota Tangerang Selatan. Ini setelah pemerintah menunda keputusan pengesahan RUU menjadi UU, pada masa sidang akhir yang akan digelar, Kamis (10/4) hari ini.

Pemerintahan akan kembali menggelar sidang lanjutan setelah tujuh minggu kedepan, sambil menunggu pandangan DPOD terhadap daerah-daerah otonom yang telah di ferifikasi dalam waktu tujuh minggu, dari sekarang.

“Jadi ini belum akhir, Tangerang selatan tidak akan diresmikan setelah Pemilu Presiden (Pilpres), melainkan sebelum Pilpres. Karena, Depdagri minta dalam waktu tujuh minggu dari sekarang, DPOD turun ke daerah-daerah yang akan dimekarkan. Artinya, Tangsel dan 26 daerah lainnya, tidak bisa diketok masa akhir sidang ini, karena hari ini, terakhir masa sidang. Tapi semua masih berpeluang, karena masih ada masa sidang lanjutan yang akan datang. Intinya proses penyampaian untuk memekarkan daerah masing-masing masih terbuka, termasuk Tangsel sendiri,” kata Anggota Komisi II Jazuli Juwaeni, usai menghadiri rapat tertutup dengan Depdagri, DPRD, di ruang rapat Komisi II, Rabu (9/4). Diketahui terdapat 15 (rombongan 3 kab/Kota di Nias) dan 12 daerah yang akan dimekarkan. Total seluruhnya, 27 DOD.

Kata Jazuli, penundaan sidang keputusan karena satu alasan yakni DPOD belum memberikan pandangan kepada pemerintah. Kendati demikian, pemerintah memberikan kesempatan kepada DPOD untuk melaksanakan tugasnya untuk melakukan penelusuran terhadap daerah-daerah yang akan dimekarkan. “Saya sangat menyesalkan keterlambatan pemerintah dan DPOD dalam melakukan kajian usulan. Dampaknya, seperti pemunduran keputusan usulan pemekaran,” ujar Jazuli.

Sementara itu, Konsultan DPOD, Saur Panjaitan menyatakan, inti dari rapat tersebut, pemerintah tidak ingin RUU itu disahkan sebelum DPOD melakukan kajian kerja terhadap 27 daerah yang akan dimekarkan. Artinya, ada keinginan baik dari pemerintah untuk lebih teliti daerah mana yang akan dimekarkan. Nanti, setelah daerah tersebut ditinjau. DPOD akan membahas RUU bersama pemerintah. Karena, DPOD menjadi mata pemerintah untuk meneliti daerah mana yang layak dimekarkan.

“Yang jelas, kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan DPR-RI yang menginginkan agar segera RUU disahkan dari rapat sore tadi (9 april 2008), jadi belum ada keputusan penundaan, malah percepatan. Namun, pemerintah mengiginkan satu hal, agar DPOD melakukan kajian, setelah itu baru RUU tersebut disahkan menjadi UU, yang didukung dengan pasal-pasal pemekaran otonomi daerah. Kelanjutan bagaimana nantinya, setelah masa sidang lanjutan,” tandasnya.

Ditanya kapan dilaksanakan peninjauan itu, Saur mengatakan DPOD dan pemerintah akan melakukan rapat internal, soal pelaksanaan survei ke 27 daerah yang akan dimekarkan. Nantinya, pemerintah wajib mempelajari hasil peninjaun itu dari DPOD, dan kemudian dirumuskan. Lalu apakah Tangerang selatan dan 26 daerah yang lainnya akan dimekarkan. Saur mengatakan, pemekaran di tangan pemerintah. Namun yang pasti, DPOD meyakini, pemekaran tidak seperti isu yang mengatakan akan terbentuk setelah Pilpres 2009. “Pemerintah tidak mengatakan pemekaran setelah Pilpres. Malah, kita mendukung pemekaran sebelum pilpres,” bebernya.

Menanggapi, niat Depdagri meminta waktu selama 7 minggu kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, untuk melakukan klarifikasi ulang terhadap 27 DOB. Ketua Presidium Tangerang Selatan, Zarkasih Noor, yang dihubungi mengatakan. “Saya belum bisa mengabari lebih banyak. Kita hari ini sedang melakukan rapat tersendiri,” singkatnya.

Menyikapi hasil rapat tersebut, Pemkab Tangerang akan mendesak pihak Depdagri agar dalam klarifikasi yang dilakukan oleh DPOD kepada 27 DOB, Kota Tangsel dapat didahulukan sebelum 26 DOB lainnya. Hal ini dikemukakan Asda I Sekda Pemkab Tangerang, H. Mas Iman Kusnandar.

“Hingga saat ini, kami tetap intens dalam komunikasi dan konsultasi dengan para anggota DPOD melalui staf terkait. Dan, ketika DPOD turun ke daerah, Kota Tangsel harus ditinjau lebih awal,” katanya.

Keputusan Depdagri yang meminta waktu selama 7 minggu untuk DPOD turun ke daerah, menurut Mas Iman, merupakan salah satu bukti keseriusan Depdagri dalam memekarkan wilayah otonom baru. “Dengan begitu, kami tetap optimis Kota Tangerang selatan terbentuk tahun ini. Kami berharap, dukungan masyarakat dan berbagai pihak, baik dari Pemprov Banten, DPRD dan pihak terkait lainnya dalam memuluskan pembentukan Kota Tangsel,” ujarnya. (K2)

 

DPOD Optimis Peresmian 15 Daerah Otonomi Termasuk Tangerang Selatan dan Nias Sebelum Pilpres

 

Jakarta (Yaahowu Nias)

Niat pemerintah menunda pemekaran Kota Tangerang Selatan yang tergabung dalam 15 RUU dinilai Komisi II DPR-RI, tanpa dasar hukum. Alasan utamanya, Amanat Presiden (Ampres) telah dikeluarkan. Sementara, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) optimis peresmian Tangerang selatan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaeni, mengatakan pemerintah tidak adil dan tidak obyektif memilih dan mengelompokkan pemekaran, pada rapat, Senin (24/3) lalu. Seharusnya, 27 RUU (12 RUU dan 15 RUU) setelah keluar Ampres oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilanjutkan dengen pembahasan pemekaran, dan disahkan menjadi UU.

Artinya, pemerintah memang menganjurkan pemekaran tersebut sesuai ampres yang telah dikeluarkan Presiden. Seharusnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, membahas terlebih dahulu 15 RUU yang sudah dikeluarkan ampresnya. Namun, pemerintah menunda pemekaran 15 RUU dan lebih mendahulukan mengodok pemekaran 12 RUU, sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

“Ini ‘kan tidak adil, mengapa lebih mendahulukan 12 RUU, dan menyampingkan 15 RUU. Artinya, pemerintah tidak memiliki dasar hukum. Malah dengan alasan pemilu, pemerintah menolak memekarkan kota Tangerang selatan dan 14 daerah lainnya. Menurut saya itu tidak etis, karena ampres sudah dikeluarkan, dan tiba-tiba pernyataan serta keputusan yang dikeluarkan ditarik kembali,” kata politisi PKS ini.

Menurut Jazuli, pemerintah harus melihat dahulu kondisi yang ada. Jika dalam pembahasan ternyata ada daerah yang tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan, pemerintah bisa menunda daerah yang tidak layak tersebut. Tapi kalau ternyata layak, seperti Tangerang selatan, secara undang-undang, pemerintah tidak punya alasan menolaknya. Apalagi, kalau alasan pemilu.

Yang menjadi pertanyaan Komisi II DPR RI, mengapa hanya 12 RUU tersebut yang didahulukan disahkan menjadi UU, sementara Tangerang selatan yang tergabung di 15 RUU molor pembahasannya. Artinya, ada pengelompokan dan tidak tepat apabila pemerintah mendahulukan 12 RUU tersebut dan menyampingkan pemekaran 15 RUU.

“15 RUU harus ikut disahkan menjadi UU. 27 RUU harus bareng. Karena, itu DPRD harus mengambil sikap yang jelas agar pemerintah tidak mengambil kebijakan like dan dislike semata. Tapi ada pijakan yang kuat, seperti Tangerang selatan yang sungguh-sungguh sudah memenuhi persyaratan ditinjau dari aspek manapun. Kalau ditunda berarti akan memperpanjang penderitaan rakyat Tangerang selatan,” kata Jazuli.

Selain itu, lanjut Jazuli, Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini diminta tetap erat menjalin hubungan yang kuat dengan pemerintah pusat.

Jazuli mengatakan, keinginan Mendagri menunda pemekaran Tangerang selatan ini karena belum terjadinya komunikasi yang baik antara Pemkab dan Mendagri.

“Pemkab harus merangkul pemerintah pusat dan menjalin komunikasi yang lebih dekat. Jangan hanya di saat genting, baru Pemkab menuju Jakarta. Komisi II DPR RI tetap optimis, rekomendasi 15 RUU hasil usulan inisiatif DPR, siap dimekarkan termasuk Tangerang selatan,” kata Jazuli.

Konsultan DPOD Depdagri, Saur Panjaitan, mengatakan pemekaran Tangerang selatan sudah disetujui DPRRI. Hanya, saja pemerintah yang masih menunda, pemekaran Tangerang selatan yang tergabung dalam 15 RUU. Menurutnya, masih ada peluang besar bagi Tangerang selatan untuk diresmikan sebelum Pilpres. Karena, DPOD akan berkunjung ke Tangerang selatan. Kunjungan itu, nantinya untuk verifikasi, dan menggelar agenda kerja sebagai kota yang akan dimekarkan.

“Informasi kunjungan itu ada. Kepastiannya belum kita ketahui kapan DPOD akan melakukan agenda kerja ke Tangerang selatan. Kini tinggal rekomendasi DPOD yang belum disampaikan kepada pemerintah. Kita memastikan, pemekaran sebagai kota baru, sebelum Pilpres. Tidak mungkin setelah Pilpres 2009,” katanya.

Secara terpisah, niat Bupati Kabupaten Tangerang Ismet Iskandar untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, kemarin, belum terwujud. Kesibukan Mendagri menjadi penyebab tertundanya pertemuan itu seperti yang disampaikan oleh ajudan bupati.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: